Author Archives: bnnbatu

  • 0

BNN Kota Batu berkerja sama dengan Komunitas Otomotif Kota Batu

Category : Publikasi

BNN Kota Batu melaksanakan Kegiatan Informasi P4GN Kepada Kelompok Masyarakat melalui metode KIE dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017 di aula rapat hotel purnama pukul 18.00 WIB s/d selesai dengan peserta sejumlah 40 orang dari
1. Komunitas Hijet Kota Batu
2. Batu Hijet Komunity
3. The Zeb 21
4. Batu Cars Inndependent
5. Batu CB Club
6. Komunitas Thunder Kota Batu
7. Batu Independent MAtic
8. BNT adventure
9. Batu Sport Rider
10. Batu Bikers Comunity

Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkotika untuk kegiatan kali ini dikemas dalam tajuk informasi P4GN ( Pencegahan Pemberantasan, penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba ) melalui metode KIE.

Kasie P2m ( Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat ) BNN Kota Batu, Kompol Edi Hari Adi Kartika yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menguraikan bahwa kegiatan hari ini memang dikhususkan masyarakat pecinnta otomotif Kota Batu.  Harapannya, mereka yang mengikuti kegiatan ini bisa menularkan Informasi yang didapat pada kalangan keluarganya,antar komunitas, juga di lingkungan masyarakat anggota masing-masing.(114)


  • 0

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (HJ. EMILIA CONTESSA) MELAKUKAN KUNJUNGAN DI KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU DALAM ACARA SERAP ASPIRASI ANGGOTA DPD RI

 

       Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur Hj. EMILIA CONTESSA beserta rombongan melakukan kegiatan serap aspirasi di wilayah Propinsi Jawa Timur salah satunya di Badan Narkotika Nasional Kota Batu, pada kegiatan ini beliau beserta rombongan disambut dan diterima langsung oleh Kepala BNN Kota Batu bersama seluruh staff dan pegawai BNN Kota Batu.

       Hj. EMILIA CONTESSA sebagai salah satu Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur dalam masa reses melaksanakan kegiatan serap aspirasi tentang Pengawasan Peredaran Miras dan Narkotika dimana hasil masukan yang bisa diserap dari bahasan materi tersebut nantinya akan dijadikan bahan rapat/ pembahasan di rapat paripurna DPD RI. Kunjungan beliau dalam acara kegiatan serap aspirasi ini diadakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu Jl. H. Sutan Hasan Halim Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, pada saat penggalian aspirasi dilaksanakan di ruang rapat kantor BNN Kota Batu dengan fasilitas yang sederhana tetapi tidak mengurangi proses dan hasil dari acara kegiatan serap aspirasi tersebut.

       Proses kegiatan serap aspirasi oleh Ibu Hj. EMILIA CONTESSA dimulai pada pukul 14.00 s/d 15.30 WIB, selama kurun waktu 1,5 jam banyak digunakan untuk pembahasan tanggap permasalahan yang muncul dari BNN dan masukan informasi-informasi yang akan dibawa beliau pada saat sidang paripurna yang akan datang. Adapun rangkaian acara pada kegiatan ini antara lain :

  1. Pembukaan
  2. Sambutan dari Ibu Hj. EMILIA CONTESSA
  3. Pemutaran Video Shining Batu
  4. Paparan Selayang Pandang BNN Kota Batu
  5. Forum Tanggap Permasalahan
  6. Penutup dan Foto Bersama

      Pada saat memberikan sambutan, beliau selaku anggota dari Komite 3 DPD RI pertama-tama menyampaiakan ucapan terimakasih kepada BNN Kota Batu dimana telah menerima beliau beserta rombongan pada saat masa reses untuk melaksanakan kegiatan serap aspirasi tentang Pengawasan Peredaran Miras dan Narkotika. Kota Batu menjadi pilihan dikarenakan Kota Batu merupakan salah satu destinasi wisata tertinggi setelah Pulau Bali sehingga sangat rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan miras dan Narkoba. Beliau juga menyampaikan bahwa pemberantasan Narkoba menjadi sangat berarti bagi beliau sehingga masukan informasi-informasi tentang jumlah penyalahguna, seberapa yang sudah diproses baik itu melalui rehabilitasi maupun proses hukum yang nantinya akan dilaporkan pada sidang paripurna DPD.

       Kepala BNN Kota Batu Bapak HERU CAHYO WIBOWO sebelum menyampaikan paparan selayang pandang BNN Kota Batu menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ibu Hj. EMILIA CONTESSA berserta rombongan dimana kegiatan serap aspirasi ini juga sudah disampaikan dan dilaporkan kepada Kepala BNNP Jatim. Paparan selayang pandang BNN Kota Batu berisikan antara lain situasi dan kondisi BNN Kota Batu baik dari aspek geografi, aspek demografi, dan politik, visi dan misi BNN Kota Batu, dibagian umum disampaikan tentang struktur organisasi dan daftar susunan pegawai BNN Kota Batu. Pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan kegiatan RKA-KL (DIPA) baik dari kegiatan diseminasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif Anti Narkoba di kawasan/ wilayah rawan, pemberdayaan peran serta masyarakat penggiat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat dan pemberdayaan peran serta masyarakat penggiat Anti Narkoba di lingkungan pendidikan. Giat bidang Rehabilitasi beliau menyampaikan tentang kegiatan pada tahun 2015-2016 tentang Tim Asesmen Terpadu (TAT), asesmen residen voluntary rawat inap, rehabilitasi medis rawat jalan klinik pratama BNN Kota Batu, penjangkauan  dan hasil operasi, selain itu juga disampaikan tentang klasifikasi klien berdasarkan jenis kelamin, interval umur, pekerjaan, pendidikan sampai jenis narkoba yang digunakan.

     Evaluasi kegiatan bidang Pemberantasan yang sumber datanya dipadukan dengan data di Satuan Narkoba Polres Batu tahun 2015-2016 diantaranya data jumlah kasus Narkoba, tersangka kasus Narkoba, barang bukti, profesi pelaku penyalahguna, interval usiaa pelaku penyalahguna Narkoba, dan peta kerawanan kasus narkoba. Permasalahan dan kendala BNN Kota Batu yang disampaikan sebagai bahan rapat/ pembahasan di rapat paripurna DPD RI diantaranya :

  • Hibah tanah dari Pemerintah Kota Batu
  • Masih kurangnya personil (pada DSP seharusnya 78 personil sekarang masih 23 personil)
  • Belum adanya sarana dan prasarana ruang tahanan, alat-alat penyelidikan/ pemberantasan
  • Tempat rehabilitasi dan rumah damping di wilayah Kabupaten/ Kota belum ada
  • Peran serta masyarakat masih perlu lebih ditingkatkan
  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu adanya revisi untuk dijadikan satu Undang-Undang yang cakupannya Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif, selain itu belum bisa digolongkan secara materiil dan formilnya oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang tata usaha negara yang mengatur lembaga BNN.
  • Pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 masih adanya tidak sinkronisasinya pasal pada bab peralihan dan penutup.

       Beliau pada saat forum tanggap permasalahan menyampaikan, permasalahan Narkoba di Kota Batu bila dihitung dari prosentase jumlah penyalahguna dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kota Batu masih tergolong cukup tinggi, pada saat melaksanakan reses pada periode yang sebelumnya beliau mendapatkan informasi bahwa Kota/ Kabupaten di wilayah Jawa Timur banyak yang belum memiliki tempat rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba, sehingga beliau menghibahkan tanah di wilayah Banyuwangi untuk didirikan balai rehabilitasi. BNN Kota Batu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba telah melakukan kegiatan diantaranya :

  • Sosialisasi baik itu di instansi pendidikan, pemerintahan, swasta maupun masyarakat sampai ke tingkat RW/ RT
  • Giat P4GN non DIPA lebih tinggi dibandingkan dengan DIPA dengan prosentase non DIPA hampir mencapai 400%
  • Sosialisasi Stop Narkoba melalui videotron milik Pemerintah Kota Batu (6 titik) dan Agro Wisata Kota Batu (1 titik)
  • Sosialisasi P4GN pada acara Car Free Day yang diadakan oleh Pemerintah Kota Batu setiap hari Minggu di Block Office Pemerintah Kota Batu
  • Semakin meningkatnya rehabilitasi secara voluntary
  • Sudah adanya dukungan dari Pemerintah Kota Batu terhadap penanganan Narkoba dengan sudah adanya Perwali Kota Batu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba Di Wilayah Kota Batu
  • Sudah adanya kurikulum terintregasi di instansi pendidikan dan sudah dilaunching
  • Sudah terbentuknya satgas anti narkoba baik itu di instansi pendidikan/ sekolah sampai di kalangan masyarakat (srikandi anti narkoba)

Permasalahan dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadikan masukan yang akan dilaporkan pada sidang paripurna DPD sehingga penanganan Pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba akan lebih teratasi.

ekojal/tu


  • 0

Badan Narkotika Nasional Kota Batu Melaksanakan Sosialisasi Stop Narkoba pada Acara Car Free Day di Block Office Balai Among Tani Pemerintah Kota Batu

 

Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu setiap hari Minggu pagi dengan mengadakan kegiatan diantaranya senam bersama (senam lansia & senam aerobik) tidak luput dari bidikan BNN Kota Batu untuk melaksanakan kegiatan P4GN dengan sosialisasi Stop Narkoba. CFD merupakan salah satu moment yang bagus untuk dilaksanakannya Sosialisasi Stop Narkoba dikarenakan banyaknya peserta yang mengikuti acara CFD, dimana jumlah peserta CFD melebihi 300 peserta belum termasuk dengan pengunjung-pengunjung lainnya yang ada dikawasan Kantor Block Office Pemerintah Kota Batu. Personil giat P4GN pada acara CFD selain dari anggota BNN Kota Batu juga dibantu dari satgas Anti Narkoba yang telah dibentuk oleh BNN Kota Batu dimana pada minggu ini diwakili dari satgas Anti Narkoba dari SMP PGRI 1 Kota Batu.

CFD di Kota Batu pada awalnya diadakan di Alun-Alun Kota Batu tepatnya di area parkir Plaza Batu dan di Jalan Gajah Mada, sehubungan dengan semakin meningkatnya antusias dan jumlah peserta senam bersama dan telah diresmikan dan digunakannya Kantor Block Office Pemerintah Kota Batu maka lokasi CFD dipindah di area parkir Kantor Block Office Balai Among Tani Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Batu Kota Batu.

Sosialisasi Stop Narkoba pada Car Free Day hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 yang dimulai pada pukul 06.00 s.d 08.30 WIB diantaranya dengan pemutaran film tentang bahaya anti narkoba melalui media mobil/ kendaraan fungsional dayamas, foto selfie Stop Narkoba bagi para peserta dan pengunjung CFD, pembagian pamflet Rehabilitasi dan sosialisasi P4GN langsung oleh personil/ anggota dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu. Kegiatan Sosialisasi Stop Narkoba pada acara Car Free Day ini diharapkan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kota Batu pada khususnya sesuai dengan VISI dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

ekojal/tu


  • 0

  • 0

  • 0
IMG-20170123-WA0045

PELAKSANAAN SOSIALISASI P4GN DAN TES URIN KEPADA ANGGOTA POLTEKAD KODIKLAT TNI-AD DAN PERSIT

IMG-20170123-WA0002 IMG-20170123-WA0007 IMG-20170123-WA0028_1485161608163 IMG-20170123-WA0029 IMG-20170123-WA0032 IMG-20170123-WA0033 IMG-20170123-WA0045

PELAKSANAAN SOSIALISASI P4GN DAN TES URIN KEPADA ANGGOTA POLTEKAD KODIKLAT TNI-AD DAN PERSIT

 

Badan Narkotika Nasional Kota Batu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN dan Indonesia Darurat Narkoba serta melakukan tes urin kepada anggota Poltekad Kodiklat TNI-AD dan Persit yang berjumlah 200 orang. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Komandan Poltekad Kolonel Cpl Dwi Atmadja H. Prabawa, SE.,M,M. Dalam Sambutannya beliau mengharapkan kepada seluruh anggota Militer, PNS, dan Persit untuk mencermati dan memahami materi yang disampaikan oleh BNN Kota Batu sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghindari bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan yang diadakan di gedung pertemuan Poltekad ini juga diawali dengan sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu AKBP Heru Cahyo Wibowo, SH.,MH. Beliau berharap agar kegiatan seperti ini akan terus berlanjut kedepannya sehingga akan semakin terbangun kedekatan antara BNN dan Poltekad Kodiklat dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kota Batu.

BNN Kota Batu juga memberikan Materi P4GN dan Indonesia Darurat Narkoba melalui Kasi P2M Kompol. Edi Hari Adi Kartika. Dalam materinya Kasi P2M menjelaskan latar belakang kenapa Indonesia dikatakan Darurat dan Perang terhadap Narkoba juga menjelaskan jenis, ciri-ciri, dan dampak Narkoba itu sendiri. Sehingga nanti diharapkan anggota Poltekad Kodiklat dapat memahami betul bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Setelah dilakukan sosialisasi P4GN, BNN Kota Batu juga mengadakan Tes Urin yang dipimpin langsung oleh Kasi Rehabilitasi Rose Iptriwulandhani, S.Psi. Anggota yang dites urin meliputi Anggota Organik Poltekad TNI-AD dan PNS Poltekad. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan diakhiri dengan foto bersama menyuarakan “STOP NARKOBA”. BNN Kota Batu berharap agar kedepan kerja sama ini akan terus berlanjut demi menyelamatkan Kota Batu dari bahaya Penyalahgunaan Narkoba.


  • 0

BNN Kota Batu Intensif Tangani 17 Pengguna Narkoba

Category : Artikel , Home , Informasi Publik

BNN KOTA BATU – Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu, mengunjungi salah satu pengguna narkoba, Mulyadi,25, warga Desa Sumberejo, Selasa (4/10).

Saat petugas melakukan tes urine terhadap yang bersangkutan, hasilnya negatif dari penggunaan narkoba.

“Dari hasil konseling dulunya yang bersangkutan pernah menggunakan narkoba jenis sabu selama satu tahun,” kata Kepala BNN, AKBP Heru Cahyo W, kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Kepala BNN Kota Batu, AKBP Heru Cahyo W.(Miski) Kepala BNN Kota Batu, AKBP Heru Cahyo W.(Miski)
pak-heru

Pihaknya menyarankan berobat ke rumah sakit setempat, karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit sesak.

Setelah kondisinya sembuh secara fisik, pihaknya baru melakukan pengecekan ulang.

“Sebagai dasar apakah yang bersangkutan perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap,” jelasnya ramah.

Kepala Seksi Rehab BNN, Rose Iptriwulandhani, mengakui, saat ini ada 17 orang pengguna narkoba mendapat penanganan rawat jalan oleh Klinik Pratama BNN.

Rehabilitasi rawat jalan, tambah dia, melalui pemeriksaan urine, fisik dan delapan kali konseling pribadi serta dua kali grup terapi.

“Klinik BNN kan baru berdiri April lalu. Namun, sejauh ini kami secara intensif menangani residen tersebut. Yang dapat layanan ini berarti positif menggunakan narkoba,” papar dia.
Facebook


  • 0
img_20160413_103417

Sinergitas BNN, TNI dan Polri dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika

Category : Artikel , Home , Publikasi

 

img_20160413_103417

..jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.”

Kutipan tersebut diambil penulis dari Harian Kompas edisi 11 November 2015 yang mengutip pernyataan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di sela-sela acara pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika di Mapolresta Medan, 10 November 2015. Artinya, kita semua tidak bisa lagi memandang remeh permasalahan narkotika yang semakin mengancam generasi penerus negeri ini. Tidak pula membebankan tanggungjawab penanganan masalah narkotika hanya kepada Badan Narkotika Nasional. Sinergitas lintas sektoral mutlak diperlukan. Dalam kaitan itu, penulis akan mencoba mengulas betapa pentingnya sinergitas antara TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (yang dalam konteks ini adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga) dalam mengatasi permasalahan narkotika.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kejahatan narkotika telah merongrong ke dalam semua sektor di negeri ini, diantaranya mengancam institusi TNI/Polri, hal ini dibuktikan dengan tersangkutnya 11 oknum TNI/Polri yang menjadi tersangka kasus tindak pidana narkotika dalam rentang waktu tahun 2010-2013. Kesebelas oknum TNI/Polri tersebut adalah hasil pengembangan kasus oleh Badan Narkotika Nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Jurnal Data P4GN Tahun 2013 Edisi Tahun 2014 halaman 115). Apa artinya? Persamaan persepsi dari semua sektor untuk menyukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) tidak terbantahkan, menjadi sebuah kebutuhan.

Lantas mengapa TNI-Polri harus bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional? Apa dasar hukumnya?

Mengacu pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut secara jelas bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Kemudian dipertegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional diantaranya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional P4GN; memberdayakan masyarakat dalam P4GN (termasuk didalamnya adalah membentuk satgas, relawan maupun kader); serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam rangka P4GN.

Artinya, sinergitas penanganan permasalahan narkotika di Kabupaten Purbalingga penting diperlukan dengan pertimbangan, pertama, kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh TNI-Polri mendukung yakni Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai pemegang otoritas teritorial tentu jauh lebih mengetahui kondisi yang tengah berkembang di masyarakat sehingga langkah-langkah upaya deteksi dini yang merupakan ancaman terhadap pertahanan negara dapat segera ditangani, termasuk permasalahan narkotika. Kedua, secara yuridis, antarpimpinan Badan Narkotika Nasional, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjalin kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Adapun Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Tentara Nasional Indonesia adalah Nomor : NK / 29 / V / 2015 / BNN Nomor : Kerma 14 / V/ 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun intisari dari Nota Kesepahaman ini adalah pengoptimalan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pelaksanaan pemeriksaan uji narkotika terhadap personil TNI. Sedangkan Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Nomor : NK / 41 / VII / 2015 / BNN Nomor : B / 27 / VII / 2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Intisari dari Nota Kesepahaman ini diantaranya memberdayakan kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pelaksanaan pemeriksaan uji narkotika terhadap personil Polri. Artinya, jika aspek sumber daya manusia (SDM) dan yuridis telah terpenuhi, maka gerak aksi nyata dari personil TNI-Polri dan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Purbalingga dapat segera ditunggu aktualisasinya.

Gerak langkah nyata sinergitas tersebut diaktualisasikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga melalui penyelenggaraan kegiatan seminar pemberdayaan masyarakat untuk instansi pemerintah (TNI dan Polri). Kegiatan seminar dilaksanakan di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga dengan peserta 20 orang Babinkamtibmas dari seluruh Polsek di Kabupaten Purbalingga dan 20 Babinsa dari seluruh Koramil di Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 November 2015. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali materi seputar permasalahan narkotika baik dari sisi akademis (yang disampaikan oleh Andi Ali Said, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fisip Unsoed), kebijakan P4GN (oleh Kepala BNN Purbalingga, AKBP Edy Santosa, M.Si) maupun dari aspek religi serta metode rehabilitasi pecandu narkoba oleh Al Ustadz Achmad Ichsan Maulana (Pimpinan Panti Rehabilitasi Narkoba “Nurul Ichsan Al Islami”).

Apakah sinergitas dengan TNI-Polri hanya dilakukan lewat seminar? Tentu tidak, sebab tak hanya dibekali melalui seminar, sejumlah 12 Babinkamtibmas dan 13 Babinsa yang telah mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan pada tanggal 17 November tersebut, diundang kembali oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga untuk dikukuhkan sebagai satgas anti narkoba di lingkungan TNI-Polri pada tanggal 25 November 2015. Dalam kegiatan pengukuhan satgas ini, para Babinkamtibmas dan Babinsa tak hanya dibekali materi, tetapi juga diajak untuk on the spot (kunjungan langsung) ke Panti Rehabilitasi Narkoba “Nurul Ichsan Al Islami” di Karangsari, Kalimanah dengan tujuan menumbuhkan kepedulian terhadap korban penyalahgunaan narkoba, mengingat perannya sebagai kepanjangantangan pemerintah.

Bahkan, jauh sebelum dikukuhkan sebagai satgas anti narkoba, 129 anggota Polri di Polres Purbalingga telah menjalani pemeriksaan narkotika melalui metode cek urine pada tanggal 24 November 2014 dengan hasil negatif narkotika. Artinya secara kelembagaan Polres Purbalingga telah membuktikan bahwa institusinya bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Sejatinya, tak hanya institusi Polri yang siap untuk bersinergi bersama Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini, Polri memiliki organisasi underbow yakni Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri yang sangat potensial untuk menuntaskan permasalahan narkotika. Adapun secara yuridis, telah terjalin komitmen bersama melalui Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Sentra Komunikasi Mitra Polri Nomor : NK / 173 / VII / 2014 / BNN Nomor : KEP-813 / PP.SK-MP / VII / 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2014 di Jakarta.

Perlu diketahui bahwa, Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat nasional, independen, mandiri dan non profit, bergerak di bidang komunikasi dan informasi kamtibmas, hankamnas serta penanggulangan bencana, untuk mendukung terciptanya stabilitas nasional. Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri dibentuk pada tanggal 1 Januari 2004 sebagai wadah kelompok sadar kamtibmas Mabes Polri dengan dasar hukum pembentukan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperkuat dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/526/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang perintah Kapolri kepada Kapolda agar membina Senkom diwilayahnya untuk menjadi mitra Polri. Visi Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri adalah menjadi lembaga yang handal dan profesional dalam membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Adapun lingkup kegiatannya ditekankan pada koordinasi dan pemberi informasi kepada aparat berwajib baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun TNI/Polri, termasuk Badan Narkotika Nasional terhadap adanya gangguan kamtibmas, stabilitas nasional (termasuk ancaman bahaya narkotika) dan bencana alam yang dijumpai dimanapun anggota Senkom berada.

Melihat potensi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga merangkul Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri se – Jawa Tengah dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2015 di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri 173 anggota Senkom Mitra Polri dari seluruh kabupaten / kota se-Jawa Tengah.

Artinya, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga sebagai focal point P4GN dengan mensinergikan derap langkah dengan unsur TNI-Polri seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, dapat pula dimaknai sebagai sebagai kontribusi bela negara untuk pembangunan postur pertahanan nirmiliter, yakni berfokus pada program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pertahanan negara mutlak diperlukan guna menghadapi ancaman yang dapat merongrong keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti spionase, narkoba, terorisme dan konflik terbuka lainnya. Tujuannya jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional.

Tentunya, penulis berharap agar satgas anti narkoba di lingkungan TNI-Polri Kabupaten Purbalingga yang telah terbentuk mampu berkreasi mengacu pada kearifan lokal, menggerakkan potensi yang ada diwilayahnya untuk menuntaskan permasalahan narkotika. Karena, narkotika adalah masalah kita bersama.


  • 0

Rehabilitasi Rawat Jalan Sebagai Upaya Memulihkan Pecandu Narkotika di Daerah

Tags :

Category : Artikel , Publikasi

Upaya memulihkan penyalah guna dan atau pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Perlu diketahui bahwa, di tahun 2015, sesuai kebijakan nasional yang dicanangkan berupa Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pecandu Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga telah menangani sejumlah 192 penyalah guna dan atau pecandu narkotika. Adapun ke-192 penyalah guna dan atau pecandu narkotika tersebut diperoleh dari 26 orang hasil operasi yustisi (razia), 136 orang hasil penjangkauan dan 30 orang yang secara sukarela melapordiri (voluntery). Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah jumlah 192 orang tersebut yang terjaring oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga benar-benar menjalani rehabilitasi? Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka tidak kambuh kembali (relaps)?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu sekiranya dijelaskan bagaimanakah langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, khususnya seksi rehabilitasi. Dalam kaitannya dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Pecandu Narkoba, pola layanan  terapi rehabilitasi yang diberikan adalah berupa rehabilitasi rawat jalan berbasis simtomatis (penanganan berdasar keluhan saat itu) dan terapi konseling delapan kali pertemuan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat terlatih dari RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440 / 290 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015 tentang Tim Asesmen Rehabilitasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Penanganan terhadap 192 penyalah guna dan atau pecandu narkotika dimaksud mendasarkan pada standar operasi prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Standar operasi prosedur yang dilakukan adalah asesmen oleh tim medis guna mengetahui derajat keparahan (kecanduan narkotika dan penyakit penyerta yang mungkin diderita) dan rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Setelah dilakukan asesmen barulah penyalah guna dan atau pecandu narkotika tersebut menjalani rehabilitasi medis rawat jalan dengan basis simtomatis, yakni pengobatan berdasar keluhan saat itu (misalkan klien datang dengan keluhan sakit kepala maka resep yang diberikan adalah pereda nyeri sakit kepala), dan dilanjutkan dengan konseling. Tujuan dari konseling adalah untuk memantapkan klien agar mampu lepas dari jerat adiksi narkotika dan tidak kambuh kembali (relaps).

Yang perlu menjadi catatan sekaligus bahan evaluasi adalah dari 192 penyalah guna dan atau pecandu narkoba tersebut tidak ada satupun yang selesai menjalani program rehabilitasi simtomatis dengan delapan kali pertemuan (konseling), dengan beragam alasan. Kendala yang dihadapi diantaranya ada yang baru menjalani asesment lantas hilang jejaknya sehingga tidak berlanjut pada konseling, ada pula yang sudah sampai pada konseling pertemuan kedua lantas hilang jejaknya. Beragam cara dan upaya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga untuk memastikan supaya klien selesai menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan simtomatis dengan delapan kali konseling (pertemuan), mulai dari rutin menghubungi yang bersangkutan, mengingatkan jadwal konselingnya, hingga melakukan upaya jemput bola (visiting / kunjungan ke rumah klien). Namun, semua cara dan upaya tersebut dikalahkan oleh ketidakmauan klien untuk pulih dari adiksi narkotika, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan, prinsip keberhasilan terapi rehabilitasi pecandu narkotika adalah ada pada keyakinan yang bersangkutan untuk pulih, sehingga jika dalam diri klien tidak ada keyakinan yang kokoh untuk pulih, maka upaya paksa sekalipun tidak akan optimal melepaskan yang bersangkutan dari adiksi narkotika.

Disamping itu, dari 192 penyalah guna dan atau pecandu narkotika yang terjaring oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, tidak ada satupun yang berdomisili dari Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan  dalam tahun 2015, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga diberi kewenangan untuk membawahi empat kabupaten (kooperasional) yakni Kabupaten Purbalingga (dengan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata), Kabupaten Brebes (RSUD Brebes), Kabupaten Banyumas (RSUD Ajibarang) dan Kabupaten Banjarnegara (RSUD Hj. Anna Lasmanah) yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : Sprin/390/IV/Ka/Hk/01/2015/BNNP tanggal 13 April 2015.

Lantas bagaimana dengan kondisi pelaksanaan program rehabilitasi di tahun 2016?

Guna memenuhi hak penyalah guna dan atau pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan, serta meningkatkan upaya pemulihan bagi penyalah guna dan atau pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif berkesinambungan, maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Penyalah guna dan atau Pecandu Narkotika pada tanggal 28 Juni 2016 dengan peserta pihak RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Bobotsari, Kepala Puskesmas Kalimanah, Kepala Puskesmas Rembang, Kepala Puskesmas Karangreja, Kepala Puskesmas Karangmoncol, Kepala Puskesmas Kejobong, Kepala Puskesmas Kemangkon, Kepala Puskesmas Bukateja dan Bagian Hukum Setda Purbalingga.

Disamping menyelenggarakan rakor, untuk keberlanjutan tim rehabilitasi rawat jalan, melalui Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga Nomor : B/521/VI/ka/rh.01/2016/BNNK-PBG tanggal 28 Juni 2016 ditujukan kepada Bupati Purbalingga tentang penetapan tim rehabilitasi rawat jalan RSUD dr.R.Goeteng Taroendibrata Tahun 2016. Adapun anggota tim rehabilitasi rawat jalan tersebut adalah Kurniasih Dwi P, M.Psi, Psikolog ; dr.Puspitasari ; Isti Mangunah, AMK. Gayung pun bersambut, Bupati Purbalingga, H. Tasdi, merespon pembentukan tim rehabilitasi rawat jalan tersebut melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445 / 195 Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016 tentang Tim Asesmen Rehabilitasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Sebagai tindak lanjut rakor yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga meneruskan hasil kesepakatan rakor dimaksud kepada Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga Nomor : B/524/VI/ka/rh.04/2016/BNNK-PBG tanggal 29 Juni 2016. Adapun hasil pelaksanaan rakor yang dilaporkan kepada Deputi sebagai berikut :

a.  Bahwa stakeholder yang meliputi Dinas Kesehatan, RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata dan delapan Puskemas (Bukateja, Kemangkon, Kejobong, Karangmoncol, Karangreja, Rembang, Kalimanah dan Bobotsari) sepakat dengan langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga memperluas jejaring kerja dalam upaya penanganan penyalah guna dan atau pecandu narkotika.

b.  Penanganan penyalah guna dan atau pecandu narkotika dimaksud adalah melalui layanan rehabilitasi rawat jalan berbasis terapi simtomatis dan konseling.

c.   Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga mengharapkan agar di tahun 2016 ini, layanan rehabilitasi rawat jalan tidak hanya dilakukan oleh RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, namun dapat pula dilakukan oleh Puskesmas, terutama yang berada pada wilayah perbatasan kabupaten.

d.  Dinas Kesehatan dan delapan Puskesmas yang hadir, sepakat mendukung Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga yakni dengan bersedia sebagai tempat layanan rehabilitasi rawat jalan. Hal ini dikandung maksud agar memudahkan akses layanan rehabilitasi dari tempat tinggalnya sehingga diharapkan tingkat kepulihan meningkat dan angka relaps menurun.

e.  Diusulkan agar layanan rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan oleh Puskesmas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka Puskesmas dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

 

Harapannya, jika delapan Puskesmas percontohan dapat segera direalisasikan, maka para penyalah guna dan atau pecandu narkotika yang mungkin masih berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, jauh dari akses layanan rehabilitasi, dapat segera ditangani, minimal tidak “naik kelas”. Tentunya, partisipasi dari seluruh komponen masyarakat tetap kami butuhkan, untuk mengajak para penyalah guna dan atau pecandu narkotika mendapat layanan terapi rehabilitasi serta mengawasi jalannya praktek rawat jalan agar tidak ada penyimpangan. Jangan sampai niat baik kita memulihkan penyalah guna dan atau pecandu narkotika justru menjadi bumerang “melegalkan” adiksi narkotika terus berlangsung. Karena masalah narkotika adalah masalah kita bersama.

  


  • 0